Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 pada Selasa, 18 Maret 2025, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan komunitas, akademisi, media, dan tokoh masyarakat. Turut hadir narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri serta Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti hasil Musrenbang dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan penguatan ekonomi. Tahun 2026 menjadi tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029 dengan visi "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Akhlaqul Karimah."

Sementara itu, Plh. Direktur PEIPD Ditjen Bangda Kemendagri, Drs. Bob R.F. Sagala, M.Si., menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, kepala daerah wajib menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. Juga disampaikan beberapa rencana pengaturan baru yang akan ditetapkan dengan instruksi menteri dalam negeri tentang pedoman umum penyusunan RPJMD, seperti arahan dan dukungan terhadap pencapaian Asta Cita. Rancangan RPJMD ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, sementara rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan rancangan rencana kerja perangkat daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, diikuti sesi diskusi serta tanya jawab. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sambutan penutup oleh Wakil Wali Kota Pekalongan.

Melalui Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kota Pekalongan berharap dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kota dan warganya.