Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Forum Perangkat Daerah Tahap II dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 20 Februari 2025, bertempat di Aula BPKAD dan Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan. Forum ini dihadiri oleh perwakilan kepala perangkat daerah serta para pemangku kepentingan, termasuk komunitas, media, akademisi, organisasi keagamaan, lembaga sosial masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Dalam forum ini, pembahasan dibagi ke dalam tiga tema utama. Tema pertama adalah "Pemerintahan Cerdas Berbasis Elektronik untuk Kesejahteraan dan Pelayanan Publik Berkualitas" yang dipimpin oleh Kepala Bidang PPM Bapperida Kota Pekalongan. Sesi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.

Tema kedua adalah "Infrastruktur untuk Kota yang Nyaman dan Mendukung Perekonomian" yang dipimpin oleh Kepala Bidang PSDAIW Bapperida Kota Pekalongan. Dalam sesi ini, turut hadir narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tema ketiga adalah "Ekonomi Berdaya Saing dan Inklusif" yang berfokus pada pembangunan ekonomi dengan pendekatan pro-poor dan gender. Sesi ini dipimpin oleh Kepala Bidang RIDA Bapperida Kota Pekalongan dan menghadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan pertimbangan yang diperlukan. Hasil dari forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 agar kebijakan pembangunan yang disusun lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.